Probolinggo, Jurnalnews – Suasana penuh keakraban dan kekeluargaan terasa kental dalam pertemuan anggota Jaringan Radio Komunitas Indonesia (JRKI) wilayah Probolinggo dan sekitarnya yang berlangsung di Ronggo FM, Kraksaan. Dipandu oleh Siswanur Arifin, pimpinan Ronggo FM, acara ini menjadi wadah berbagi ilmu dan pengalaman bagi para penggiat radio komunitas, Minggu (13/10/24)
Pertemuan JRKI kali ini memang memberi tekanan bahwa kebersamaan dan berbagi pengetahuan adalah kunci dalam mengembangkan radio komunitas yang lebih kuat dan berdampak bagi masyarakat.
Hadir dalam kesempatan ini, Ketua Umum JRKI Jawa Timur, Bapak Suyono, yang juga merupakan pimpinan Radio Tokcer Top Tuban. Beliau memberikan penyuluhan penting mengenai aspek legalitas yang sering kali menjadi tantangan bagi radio komunitas. Suyono juga menyampaikan solusi praktis untuk membantu anggota JRKI menghadapi permasalahan ini.
Selain itu, Tuti Haryati, Wakil Ketua II JRKI Jatim sekaligus pengelola Radio Al Azhaar FM Tulungagung, menyampaikan materi tentang pentingnya muatan acara radio yang mengandung muatan pemberdayaan perempuan, pendidikan, dan UMKM. Wawasan ini sangat relevan, mengingat radio komunitas berperan strategis dalam pemberdayaan masyarakat lokal.
Wakil Ketua I JRKI Jatim, Hadi Purwanto, yang juga pimpinan Planet FM Banyuwangi, turut membagikan pandangannya tentang cara mengelola konten berkualitas. Dalam dunia radio komunitas, penyusunan konten yang menarik dan mendidik menjadi kunci untuk mempertahankan audiens.
Tak ketinggalan, Andre Waluyo, Sekretaris JRKI Jatim dan founder Aplikasi Gata, memberikan wawasan mengenai pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas komunikasi dan partisipasi di kalangan komunitas radio. Teknologi ini, menurut Andre, dapat menjadi alat penting dalam memperkuat pemberdayaan anggota komunitas yang dimiliki setiap radio komunitas (RAKOM).
Acara ini juga diakhiri dengan pembagian sertifikat keanggotaan JRKI Jatim periode 2024-2028 kepada anggota yang belum menerima. Sertifikat ini berlaku selama empat tahun dan akan diperpanjang pada kepengurusan periode berikutnya. (AW)
