BANYUWANGI – Kabupaten Banyuwangi kini memiliki nomor tunggal panggilan kegawatdaruratan, yakni call centre ‘112’. Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas resmi melaunching layanan bertajuk Banyuwangi Respon tersebut, Kamis (19/12/2019).
Menurutnya, mulai saat ini secara resmi masyarakat Banyuwangi bisa mengakses ‘112’ untuk layanan kegawatdaruratan. Misalnya, jika ada kebakaran atau bencana alam, bisa langsung kontak nomor tersebut. Gratis, bebas pulsa.
“Layanan Banyuwangi Respon itu hanya menangani kasus yang sifatnya gawat darurat. Bukan sekedar pengaduan biasa. Jika ada kejadian yang masih bisa disolusi bersama oleh warga, diharapkan lebih baik diselesaikan secara gotong royong,” papar Bupati Anas seperti dilansir dari banyuwangikab.go.id.
Bupati Anas pun berharap, keberadan layanan ini dapat memudahkan masyarakat untuk mendapatkan bantuan kedaruratan secara cepat.
“Jika sebelumnya ada kebakaran warga masih bingung bagaimana menghubungi pemadam kebakaran (damkar), kini lebih mudah,” kata Bupati Anas.
“Cukup tekan 112 nanti operator yang akan meneruskan ke dinas terkait agar lebih cepat ditangani,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Banyuwangi, Budi Santoso menjelaskan, call centre 112 dapat diakses oleh masyarakat selama 24 jam non stop setiap harinya. Masyarakat yang membutuhkan bantuan kedaruratan, bisa menghubungi nomor pengaduan tersebut kapan saja.
“Kami sudah menyiapkan 9 operator yang bertugas secara bergantian selama 24 jam. Sehingga kapan saja ada kejadian gawat darurat, bisa langsung menghubungi call centre,” ujar Budi.
Budi lantas menjelaskan alur layanan ini. Bagi masyarakat yang mengalami kejadian gawat darurat, bisa langsung menghubungi operator melalui telepon rumah atau GSM di nomor 112 tanpa kode area.
“Semuanya bebas pulsa, baik yang menggunakan telepon duduk ataupun GSM semua operator,” ujar Budi.
Pengaduan juga bisa disampaikan melalui media sosial resmi pemkab, mulai dari website, instagram, hingga twitter.
Namun sebelumnya kata Budi, operator akan melakukan verifikasi terlebih dahulu untuk mengecek kebenarannya. Jika benar kasusnya berstatus A1, baru bisa diteruskan untuk ditindak lanjuti dinas terkait.
“Ini untuk menyaring aduan-aduan iseng dari masyarakat. Selanjutnya, petugas akan menghubungkan ke instansi terkiat untuk menindaklanjuti pengaduan yang masuk,” ungkap Budi.
Untuk memaksimalkan program tersebut, Budi juga memastikan layanan Banyuwangi Respon juga telah terintegrasi dengan berbagai instansi vertikal terkait.
“Kami sudah MoU dengan pihak kepolisian, sehingga saat ada aduan yang membutuhkan kehadiran mereka, tinggal meneruskan saja kepada dinas-dinas lainnya,” imbuh Budi.